Pengamat: Holding BUMN Perlu Penyempurnaan Aturan

Pengamat hukum korporasi Dewi Djalal mencotohkan UU Keuangan Negara yang perlu direvisi. Dalam UU ini dikatakan apabila perusahaan merugi karena salah mengambil keputusan maka akan dikategorikan kerugian negara.

“UU ini mengatur kalau keputusan bisnis salah dan perusahaan merugi maka berpotensi dikategorikan dalam kerugian negara,” ungkap Dewi Djalal kepada wartawan di Jakarta, Rabu (22/11).

Pembentukan holding tidak akan efektif selama belum dilakukan penyempurnaan aturan. Karena manajemen BUMN dan semua anak perusahaannya masih dibayangi rasa takut akan berhadapan dengan proses hukum.

Selama ini, sambung Dewi, seluruh BUMN cenderung mengambil keputusan aman untuk menghindar risiko itu. Hal ini membuat BUMN kalah gesit dengan perusahaan swasta.

“Terutama ketika dihadapkan pada aspek future value yang biasa dihadapi swasta, namun terdengar asing di lingkungan BUMN terlebih aparat penegak hukum,” pungkas Dewi.

Menteri BUMN Rini Soemarno telah menetapkan setidaknya enam induk usaha (holding) BUMN akan terbentuk dalam dua tahun ke depan. Untuk 2017, dua holding yang siap beroperasi yaitu BUMN Pertambangan dengan induk PT Inalum dan BUMN Energi dipimpin PT Pertamina.

Pada 2018, Pemerintah akan melebur sejumlah perusahaan pelat merah pada sektor usaha yang sama menjadi holding BUMN perbankan, konstruksi, jalan tol, dan terakhir holding BUMN perumahan.

Sumber: https://www.gatra.com/ekonomi/makro/296256-pengamat-holding-bumn-perlu-penyempurnaan-aturan