Induk Holding Diminta Buat Aturan Baku soal Pengelolaan Aset Negara

JawaPos.com – Pengamat Hukum Korporasi Dewi Djalal mengatakan, induk holding Badan Usaha Milik Negara (BUMN) harus membuat aturan baku dalam mengelola aset-asetnya. Hal ini sebagai tindak lanjut dari Permen BUMN terkait holding BUMN.

Perusahaan Induk BUMN Harus Buat SOP Pengelolaan Aset

WARTA KOTA, JAKARTA- Proses pembentukan holding atau perusahaan induk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terus dilakukan.

DDP’s Partner Providing Lectures of Air Force Army of Republic of Indonesia (TNI-AU)

DDP was invited to provide course of law in Indonesia for Air Force Army of Republic of Indonesia (TNI-AU). It was held on December 1, 2017. DDP’s Partner, Ari Wahyudi Hertanto was presenting the topic concerning the law of organization of enterprises. 

Pembentukan Holding BUMN Butuh Penyempurnaan Regulasi

Pembentukan holding BUMN yang direncanakan pemerintah masih menghadapi beragam kendala. Di antara terkait regulasi atau undang-undang. Hal itu membuat BUMN lamban bergerak.

 

Holding BUMN Perlu Payung Hukum untuk Kartel dan Monopoli Usaha

Pemerintah diminta menyempurnakan sejumlah aturan sebelum pembentukan holding Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Aturan saat ini justru dikhawatirkan akan membuat holding BUMN sulit bergerak dan kalah bersaing dengan swasta.